Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yakin aksi demonstrasi sopir taksi yang diwarnai kericuhan dengan sopir angkutan online di DKI Jakarta tidak akan terjadi di Jabar. Namun Aher, sapaan Heryawan, tetap mengantisipasi agar kericuhan itu tak melebar ke Jabar.
"Balalageur (pada baik) di Jabar mah," kata Aher usai menghadiri acara penyambutan Kapolda Jabar baru Irjen Pol Jodie Rooseto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa sore (22/3/2016).Namun begitu, Aher tetap mengantisipasi insiden pertikaian antara pengemudi angkutan umum dan online di Jakarta tidak melebar ke Jabar. Menurut dia, langkah koordinasi dengan berbagai pihak sudah dilakukan agar unjuk rasa pihak-pihak tertentu tidak mengganggu ketertiban umum dan tak berujung anarkis.
"Kami terus koordinasi dengan Polri, TNI dan stakeholder untuk menjaga keamanan di Jabar. Tapi kalau sudah anarkis itu kriminal. Jadi kalau ujungnya anarkis, ya sudah bagian dari kepolisian untuk menyelesaikan secara hukum," tutur Aher.
Aher berharap problematik jasa layanan transportasi umum dan berbasis online bisa diselesaikan pemerintah pusat. Sehingga nantinya, sambung dia, keputusan pemerintah pusat itu mewakili seluruh daerah di Indonesia.
"Mudah mudahan penyelesaiannya berlaku umum sehingga ke daerah pun berlaku. Semua program dan keputusan pemerintah pusat, tentu kami mendukung," kata Aher.
"Balalageur (pada baik) di Jabar mah," kata Aher usai menghadiri acara penyambutan Kapolda Jabar baru Irjen Pol Jodie Rooseto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa sore (22/3/2016).Namun begitu, Aher tetap mengantisipasi insiden pertikaian antara pengemudi angkutan umum dan online di Jakarta tidak melebar ke Jabar. Menurut dia, langkah koordinasi dengan berbagai pihak sudah dilakukan agar unjuk rasa pihak-pihak tertentu tidak mengganggu ketertiban umum dan tak berujung anarkis.
"Kami terus koordinasi dengan Polri, TNI dan stakeholder untuk menjaga keamanan di Jabar. Tapi kalau sudah anarkis itu kriminal. Jadi kalau ujungnya anarkis, ya sudah bagian dari kepolisian untuk menyelesaikan secara hukum," tutur Aher.
Aher berharap problematik jasa layanan transportasi umum dan berbasis online bisa diselesaikan pemerintah pusat. Sehingga nantinya, sambung dia, keputusan pemerintah pusat itu mewakili seluruh daerah di Indonesia.
"Mudah mudahan penyelesaiannya berlaku umum sehingga ke daerah pun berlaku. Semua program dan keputusan pemerintah pusat, tentu kami mendukung," kata Aher.
(bbn/ern)
.JPG)
0 komentar:
Posting Komentar